PEMIMPIN WANITA PERSPEKTIF ISLAM DAN TAFSIR AL-QUR’AN

Posted: Juli 22, 2011 in Uncategorized

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini, kalau kita amati, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, hampir tidak ada lagi pekerjaan pria yang tidak bisa dikerjakan oleh wanita. Kalau zaman dahulu beberapa pekerjaan dianggap tabu untuk dikerjakan oleh wanita karena alasan lemah fisik dan mental dan dinilai tidak sesuai atau menyalahi kodratnya, pada zaman sekarang ini, anggapan tersebut tidak berlaku lagi karena ternyata sekarang wanita mampu mengerjakannya sebaik kaum pria.

Potensi wanita sebagai salah satu unsur penunjang pembangunan nasional tidak disangsikan lagi. Karena itu, apabila potensi yang besar ini tidak di dorong dan dimanfaatkan dengan baik dalam pembangunan nasional, maka bangsa dan Negara akan mengalami kelambanan dan kemunduran di berbagai bidang kehidupan. Akan tetapi, peran dan keterlibatan wanita dalam segala bidang kehidupan dan lapangan pekerjaan di luar rumah, seringkali masih mendapat banyak mendapat hambatan dan tantangan dari berbagai pihak baik dengan dalih agama dari golongan konservatif, maupun dari factor budaya masyarakat sendiri. Menurut golongan kaum konservatif, peran wanita hanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak dan melayani suami, tidak boleh terjun di dunia politik apalagi menjadi hakim dan Top Leader (kepala Negara atau Perdana Menteri), karena hal itu adalah tugas kaum laki-laki.

Sedangkan dalam ajaran Islam sendiri ada persamaan antara manusia, baik antara laki-laki maupun perempuan, antara bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT. Namun bagaimanakah dalam persoalan kepemimpinan. Apakah wanita juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki ketika dihadapkan dengan persoalan politik?

Menjadi seorang pemimpin dengan aktifitas yang menuntut seseorang untuk selalu tetap energik, bergerak, sigap, serta mengedepankan pikirannya kini tidak lagi menjadi monopoli kaum Adam saja. Pada abad ke-20 khususnya pada dekade akhir isu persamaan hak asasi manusia salah satunya mengenai isu non diskriminasi gender antara kaum laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminine) secara lantang disuarakan. Selama ini budaya yang berkembang didunia cenderung bersifat “patrilinialis” yang membuat kaum wanita merasa termarginalkan atau golongan kelas dua setelah kaum pria.
Khusus dibidang politik masuknya wanita dalam kancah perpolitikan yang terbilang sebagai dunia yang penuh intrik, caci maki dan jauh dari “kehalusan” bisa terbilang sesuatu yang tabu. Karena itu, banyak timbul kontroversi mengenai tren pemimpin wanita yang sekarang sedang marak diperbincangkan. Adanya paradigma bahwa wanita tidak boleh menjadi seorang pemimpin mengundang kaum feminis dalam menanggapi masalah ini.

 B.  Pengertian Pemimpin

Dalam bahasa Inggris, pemimpin disebut “leadership”. Dalam Islam, kepala Negara mempunyai sebutan khusus yaitu Khalifah dan Amirul Mu’minin. Sebutan ini dianggap sebagai perkembangan dari jabatan Sayyid atau sebutan bagi sebuah kabilah nomaden. Perkataan Khalifah pada dasarnya berarti pengganti atau wakil. Pemakaian kata Khalifah setelah Rasulullah SAW wafat menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan Amir(jama’nya Umara), disebut juga penguasa. Kedua perkataan tersebut dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin yang cenderung berkonotasi sebagai pemimpin formal. Pengertian pemimpin secara empiris berarti menuntun, menunjukkan jalan, dan membimbing. Pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut, yang mengatur dan mengkoordinasikan aktifitas groupnya untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan dalam Islam dikenal dengan istilah khalifah.[1] Pemimpin untuk mencapai tujuan yang diinginkan membutuhkan staf dan anggota yang kemudian muncul istilah yang dikenal dengan kepemimpinan.

Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau pengikut-pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. (Abu Ahmadi, 1999: 123).

Dalam agama Islam terkenal dengan sebutan imamah yang menurut bahasa berarti “kepemimpinan”, seperti ketua atau yang lainnya baik ia memberi petunjuk ataupun menyesatkan. Imam juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.   Dalam kepemimpinan, nilai yang dianggap paling dominan adalah kualitas kepribadian yang meliputi kemampuan (ability), kecakapan (capacity), kesanggupan (faculty), dan kepandaian (skill).

Dalam menjadi seorang pemimpin harus mempunyai kualitas yang unggul yaitu integritas. Tanpa integritas, pemimpin tidak mungkin mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya. Semua pemimpin besar memiliki dua hal: pertama, mereka tahu kemana mereka akan pergi; dan kedua, mereka dapat membujuk orang lain untuk mengikutinya.

Di dalam Islam seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat:
1. S1DDIQ artinya jujur, benar, berintegritas tinggi dan terjaga dari kesalahan
2. FATHONAH artinya cerdas, memiliki intelektualitas tinggi dan professional
3 AMANAH artinya dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel
4. TABLIGH artinya senantiasa menyampaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikan, dan komunikatif.

Kepemimpinan erat kaitannya dengan politik, dalam hal ini perempuan memiliki hak politik yang sama dengan kaum laki-laki. Hak politik perempuan artinya hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan yang benar atas sesuatu seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan negara.
C.  Diskursus Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Memangku jabatan  penguasa (kepala pemerintahan) dalam Islam berarti memikul tanggung jawab agama dan Negara. Hal ini berlaku pada jabatan kepala Negara, gubernur, bupati, kepala pasukan, dan lain sebagainya.

Pada tataran normatif, umumnya ulama’ sepakat menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yakni dalam posisi sebagai manusia, ciptaan, sekaligus hamba Allah SWT. Sebagai hamba Allah, perempuan memiliki kemerdekaan penuh untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki. Perempuan diakui memiliki sejumlah hak dan kewajiban, diantaranya hak menikmati hasil usahanya, hak untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan takwa, serta kewajiban untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar menuju terciptanya masyarakat damai dan sejahtera baldatun thayyibah wa rabun ghafur. Akan tetapi ironisnya ketika pola relasi perempuan dan laki-laki itu ditarik ke dalam tataran operasional yang bersifat praktis, muncul perdebatan yang panjang, sepanjang sejarah kemanusiaan itu sendiri.[2]

Kemudian daya dan potensi kemampuan dalam diri perempuan berkembang sedemikian rupa sebagai konsekuensi dari upaya peningkatan ilmu, aktivitas, serta kepedulian mereka dalam beramal dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Pada gilirannya, hal itu memberi peluang untuk meraih kedudukan dan jabatan tinggi di masyarakat, seperti jabatan hakim, anggota parlemen, atau jabatan tertinggi sebagai kepala negara. Di sinilah baru muncul persoalan mengenai keabsahan kepemimpinan perempuan secara teologis.[3]

Sementara ada yang berpendapat bahwa jabatan pemerintahan oleh perempuan adalah haram. Adapun jabatan selain di pemerintahan diperbolehkan. Memang jabatan khalifah pertama di dunia ini dibebankan kepada laki-laki yang bernama Adam. Kisah ini dijelaskan dalam al-Qur’an. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa masyarakat ahli hokum dan ahli tafsir sejak dahulu hingga kini didominasi laki-laki sehingga wajar kalau ayat-ayat al-Qur’an ditafsirkan dengan bias jender.

Tidak ditemukan ayat atau hadist yang melarang kaum perempuan untuk aktif di dunia politik. Sebaliknya al-Qur’an dan hadist banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Perempuan berhak menduduki jabatan politik dengan syarat menaati hokum syari’at Islam, karena tidak ada teks yang secara tegas melarangnya. Sedangkan ayat yang dipakai dasar adalah surat (al-Taubah 9:71). Dengan ayat itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak kepemimpinan public. Terbukti keduanya berhak menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, mencakup segala segi kebajikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.

Hak perempuan kaitannya dengan relasi jender di bidang politik merupakan hak syar’i. Jika dalam beberapa masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mempraktekkannya atau laki-laki dalam hal ini menggulingkannya. Ini bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui, justru menjadi suatu hak yang dituntut dan dianggap sangat urgent, terutama di saat sekarang ini.[4]

Perbincangan mengenai kepemimpinan perempuan dalam wacana Islam melahirkan dua aliran besar. Pertama, aliran yang mengklaim bahwa Islam tidak mengakui hak perempuan menjadi pemimpin, baik dalam ranah domestik, terlebih lagi dalam ranah publik. Kedua, aliran yang berpendapat bahwa Islam mengakui hak-hak perempuan sama seperti yang diberikan kepada laki-laki.[5]

Paling tidak ada lima bentuk argumentasi yang sering dikemukakan oleh aliran yang tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan. Pertama, argumentasi dari Al-Qur’an, yaitu: 1)Surah al-Ahzab,33:33 yang menegaskan bahwa tempat yang paling cocok bagi perempuan adalah rumah; 2) Surah al-Nisa’,4:34 yang menyatakan laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan; 3) Surah al-Baqarah 2:228 yang mengedepankan kelebihan laki-laki atas perempuan.[6]

Kedua, argumentasi dari hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang mengatakan: Lan yuflaha qaum wallauw amarahum imara’at (tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). Hadits lain yang dijadikan landasan legitimatif berbunyi; al-Nisa’u naqhisatun aqlin wa dinin (kaum perempuan itu lemah agama dan akalnya).

Ketiga, argumentasi berupa qiyas(analogi). Sebagian ulama’ menyatakan tidak boleh perempuan menjadi pemimpin, mengambil analogi dari tidak bolehnya perempuan menjadi imam sholat atau tidak bolehnya perempuan pergi sendirian tanpa ditemani muhrimnya.

Keempat, argumentasi berupa ijma’(konsensus). Ijma’ itu diambil berdasarkan pengalaman empiris di dunia Islam, yaitu sejak masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin serta generasi sesudahnya tidak pernah perempuan mendapat tempat dalam bidang kepemimpinan umat.

Kelima, dalam kitab fiqh menurut Wahbah al-Zuhaili, syuarat kepala negara adalah laki-laki. Demikian juga Abul al-A’la al-Maududi mengharamkan perempuan duduk dalam seluruh jabatan penting pemerintahan lebih-lebih jabatan kepala negara.

Sebagaimana aliran pertama, aliran kedua secara doktrinal juga memiliki landasan legitimatif dari Al-Qur’an dan hadits.

Pertama, argumentasi dari Al-Qur’an yaitu: 1) al-nisa’ 4:1 yang menjelaskan bahwa asal penciptaan semua manusia, laki-laki dan perempuan adalah sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi; 2) al-Taubah 9:71 tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan; 3) al-Nisa’ 4:34 yang menyatakan laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dan kalau tidak berarti perempuan dapat menggantikan posisi iti; 4) al-Hujurat 49:13 yang menjelaskan posisi semua manusia laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah dan yang membedakan mereka hanyalah takwanya; 5) al-Isra’ 17:70 yang mengakui perempuan memiliki kemerdekaan penuh untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki dan perempuan juga diakui memiliki sejumlah hak dan kewajiban; 6) Ali Imran 3:195 yang mengakui hak perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan takwa; serta 7) al-Taubah 9:71 yang menyerukan kepada laki-laki dan perempuan kewajiban untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar.[7]

Kedua, argumentasi dari hadits diantaranya hadits Nabi SAW. yang berbunyi: man lam yahtam bi amr al-Muslimin fa laysa minhum( barang siapa yang tidak peduli dengan kepentingan umat Islam berarti ia tidak termasuk golongan mereka). Yang dimaksud dengan amr al-Muslimin di sini mencakup seluruh kepentingan atau urusan umat Islam termasuk masalah kepemimpinan umat.

Ketiga, argumentasi berupa qiyas (analogi). Sebagian ulama’ yang menyatakan bolehnya perempuan menjadi pemimpin mengambil analogi dari kisah kepemimpinan Ratu Saba yang dipaparkan secara panjang lebar dengan mengedepankan kisah kesuksesan dan kejayaannya.

Keempat, hal lain yang dijadikan argumentasi bagi kelompok kedua ini adalah soal bai’at. Al-Qur’an menguraikan kisah permintaan para perempuan di zaman Nabi SAW. untuk melakukan bai’at(janji setia)kepada Nabi dan kemudian Allah SWT. memerintahkan Rasul-Nya untuk menerima bai’at mereka (al-Mumtahanah,60:12). Bai’at para perempuan pada masa-masa awal Islam dijadikan bukti kebebasan untuk menentukan pandangan, berkaitan dengan kehidupan serta hak untuk memiliki pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat.[8]

Perbandingan argumentasi teologis dari kedua aliran tersebut mengenai kepemimpinan perempuan pada akhirnya akan membawa kitab pada kesimpulan bahwa perbedaan di antara mereka hanyalah terletak pada soal penafsiran atau interpretasi. Perlu dipahami bahwa ayat-ayat al-Qur’an seperti halnya pada ayat-ayat kitab suci lainnya lebih banyak menjelaskan prinsip-prinsip yang bersifat umum. Satu asumsi dasar perlu diperhatikan yaitu sebagai suatu teks Al-Qur’an tidak memiliki satu penafsiran tunggal dan standar yang dapat diterima oleh semua pihak.[9]

D. Pandangan Kaum Feminis Muslim Tentang Pemimpin Wanita

Salah satu perbedaan peranan antara wanita dan lelaki adalah dalam masalah kepemimpinan yang berhubung dengan pemerintahan. Untuk peranan ini, hanya lelaki yang diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Taala, sedangkan wanita tidak dibebani tanggungjawab ini. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:
Tidak akan berjaya suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka”.

Hadis ini telah dinilai sahih dan terdapat dalam Kutub al-Sittah.
Akan tetapi, para feminis mengatakan bahwa hadis ini merupakan kebohongan yang dilakukan oleh Abu Bakrah. Alasan mereka, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Abu Bakrah pernah di sebat karena memberikan kesaksian palsu tentang perzinaan Al-Mughirah dan Ummu Jamil sehingga hadis yang diriwayatkannya tidak boleh diterima.

Pendapat mereka ini sebenarnya sejalan dengan para orientalis yang ingin menciptakan keraguan pada sumber autentik Islam yaitu Hadis Nabi. Mereka menuduh bahwa karena kesaksian Abu Bakrah tidak diterima, maka segala hadis yang diriwayatkannya meskipun telah dinyatakan sahih oleh Al-Bukhari dan Muslim perlu untuk dikaji semula kesahihannya.

Dalam menyingkap permasalahan ini kita tidak boleh menjustifikasi bahwa dengan disebatnya Abu Bakrah merupakan bukti dia telah berbohong dan kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Ini karena pertama, adanya kaidah umum yang telah disepakati oleh ahli hadis bahwa semua sahabat adalah adil. Abu Bakrah merupakan sahabat Rasulullah seperti yang dinyatakan oleh Al-Hasan Al Basri, salah seorang ulama tabi’in yang terkemuka.

Tidak ada seorang sahabat pun dari sahabat-sahabat Rasulullah yang tinggal di Basrah lebih mulia dibandingkan dengan Imran ibn Husayn dan Abu Bakrah. Dia mempunyai banyak pengikut dan merupakan orang terhormat di Basrah”.

Kedua, periwayatan dan kesaksian merupakan dua fakta yang berbeza. Periwayatan bergantung pada penukilan orang yang adil serta kuat hafalan dari orang tersebut, mulai dari sumber berita yang pertama hingga terakhir. Periwayatan tidak memerlukan nisab, juga tidak ada larangan anak meriwayatkan dari orang tua dan saudaranya, periwayatan juga boleh dinukilkan atau diwakilkan melalui orang. Sedangkan kesaksian, selain adanya syarat adil dan terpenuhnya nisab, tidak dibenarkan anak menjadi saksi orang tua dan saudaranya. Kesaksian juga mesti berdasarkan kesaksian mata atau telinga secara langsung. Selain itu, adil dalam periwayatan berbeda dengan adil dalam kesaksian. Adil dalam periwayatan berarti Muslim, berakal, serta selamat dari faktor-faktor kefasikan dan terkikisnya muru’ah (kehormatan diri). Sebaliknya, adil dalam kesaksian berarti konsisten, yaitu bersikap “preventif” (mencegah) terhadap apa yang dianggap orang sebagai tidak konsisten.

Sebenarnya dalam kes Abu Bakrah, beliau disebat (dihukum) kerana salah satu syarat kesaksian ialah terpenuhinya nisab (zina – 4 orang saksi) tidak terjadi. Ziyad, salah seorang saksi, menarik kembali kesaksiannya ketika tiba di Madinah. Setelah Abu Bakrah disebat 80 kali, Umar meminta beliau untuk bertaubat, tetapi beliau menolak. Umar lalu mengatakan bahwa dirinya akan disebut lagi jika tetap tidak mau bertaubat. Dalam situasi ini, beliau memilih untuk disebat daripada menarik kembali kesaksiannya dan bertaubat. Sikap ini menunjukkan bahwa beliau konsisten atau adil. Beliau tetap mempertahankan pendapat beliau. Selain itu Umar telah mengakui bahwa dia menjatuhkan hukuman sebab kepada Abu Bakrah hanya agar kelak kesaksian Abu Bakrah dapat diterima kembali.

Jadi, sebenarnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa Abu Bakrah telah berbohong. Yang perlu dipertanyakan adalah Ziyad: Mengapa setelah di Madinah dia menarik kesaksiannya? Tidak ada penjelasan kenapa Ziyad berubah fikiran, tetapi pada masa Muawiyah, Ziyad telah dijatuhi tuduhan oleh Muawiyah atas “kebohongan” dalam kesaksiannya yang menyebabkan Abu Bakrah disebat. Tetapi Abu Bakrah melarang Muawiyah untuk melakukannya. Setelah kes ini, Abu Bakrah bersumpah untuk tidak berbicara dengan Ziyad yang masih saudara seibunya itu hingga meninggal dunia. Ziyad pun akhirnya memenuhi tuduhan Muawiyah dan berusaha mendekati anak-anak Abu Bakrah untuk menebus kesalahannya. [lihat Ibn Sa’ad, at Thabaqat al-Kubra, juz VII, hlm 15].
Oleh kerana Abu Bakrah terbukti tidak bersalah, maka berdasarkan hadis yang diriwayatkannya, haram hukumnya bagi perempuan untuk menjadi pemimpin negara. Persoalan seterusnya justeru, bolehkah perempuan berpolitik?

Sebelum melanjutkan pada pembahasan politik perempuan dalam pandangan Islam, perlu diketahui bahwa politik dalam Islam sangat berbeda dengan politik dalam pandangan sekulerisme. Tujuan berpolitik dalam Islam bukanlah untuk meraih kekuasaan seperti yang terjadi pada masa kini sebaliknya tujuan politik adalah ‘ria’yah asy-syu’un al-ummah’ (mengatur urusan umat). Mengatur urusan umat berarti menjamin seluruh permasalahan umat diselesaikan dengan aturan Allah. Jadi, kemampuan berpolitik bukan hanya menjadi hak dan kewajiban para penguasa, malah seluruh umat Islam, termasuk kaum wanita.

Sayangnya hal ini tidak disadari oleh sebahagian besar umat Islam, menyebabkan mereka terjebak dalam sistem demokrasi yang membawa bencana pada diri mereka sendiri. Tidak ketinggalan dengan para Muslimah nya yang mana atas nama demokrasi, mereka menuntut hak untuk duduk di Parlemen, seterusnya menggubah undang-undang yang dapat “menguntungkan” kaum perempuan. Padahal, seharusnya mereka tahu bahwa pada hakikatnya, siapa pun yang menduduki kursi parlemen adalah manusia-manusia yang ingin menyejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam membuat hukum. Dengan hanya berusaha meraih suara majority, mereka dengan berani membuat hukum yang akan diterapkan, walhal hak membuat hukum itu hanyalah pada Allah. Padahal kepada siapa mereka akan kembali dan kepada siapa mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa Taala, yang telah menciptakan mereka.

Kewajiban berpolitik sebenarnya merupakan sebahagian dari dakwah Islam. Islam mewajibkan seluruh kaum Muslim sama ada lelaki maupun wanita untuk berdakwah mengajak kepada yang ma’ruf dan menjauhi yang mungkar. Amar ma’ruf nahi mungkar ini bermaksud menyeru untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan menerapkan seluruh hukum syariat-Nya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.(Q.S.Ali Imran 3:104)

Perlu kita ketahui, ayat ini diturunkan di Madinah yang merupakan negara Islam dan hukum-hukum yang diturunkan di Madinah bukan hanya mengatur bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala sahaja, tetapi juga yang mengatur sistem kehidupan. Pada saat itu, hukum-hukum yang mengatur masyarakat seperti sistem kewangan (dinar-dirham), politik luar negara, uqubat, sistem ekonomi, sistem kewangan, pemerintahan dan pendidikan telah diturunkan. Oleh karena itu, agar kaum Muslimin dapat menjalankan kewajibannya untuk melakukan amar ma’ruf nahi mungkar mereka harus memiliki kesadaran berpolitik. Oleh yang demikian, sama ada lelaki maupun wanita, mereka mempunyai hak yang sama untuk berdakwah amar ma’ruf  nahi mungkar.[10]

Dalam hal ini juga, kita mesti lah membedakan persoalan pembibitan wanita di dalam politik dengan pembibitan wanita di dalam pemerintahan. Seorang Muslimah dibolehkan, malah diwajibkan berpolitik, namun diharamkan menjadi pemerintah atau apa jua jawatan yang terkait dengan pemerintahan. Manakala untuk menjadi ahli parlemen ataupun ahli dewan undangan negeri di dalam sistem demokrasi dan terlibat di dalam proses pengubahan undang-undang yang dibuat di situ, maka ia adalah haram baik bagi wanita maupun lelaki.

Dari seluruh ayat-ayat Al Quran, tidak ada satupun yang bicara secara lugas, eksplisit dan “nash”, bahwa hanya laki-laki yang boleh menjadi pemimpin besar itu. Al Quran justru menceritakan kisah seorang pemimpin perempuan dari sebuah negara Saba (Sheba) yang sukses membawa bangsanya dalam kehidupan yang makmur. Kebesaran singgasana Sang Ratu diceritakan oleh seekor burung Hud-Hud[11]. Katanya :

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ

 “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”.(Q.S.An-Naml 23)

Ini adalah kisah yang diungkapkan al Quran, sebuah kitab suci yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Yang aneh dari kisah ini adalah bahwa sang ratu ketika itu justru seorang penyembah matahari. Akan tetapi ia juga punya sikap aneh, ketika mengatakan : “Hai para pembesar kerajaan, beri aku masukan dalam soal ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu sebelum kalian berada dalam majelis (untuk Bermusyawarah)”. Sikap itu memperlihatkan sebuah kekuasaan yang dibangun dengan cara-cara demokratis. Ini bertolak belakang dengan sikap Bauran bin Syiruyah ibn Kisra, sang Ratu Persia, yang arogan, otokrasi dan sentralistik.

Sikap pemimpin perempuan inilah yang oleh Nabi Muhammad Saw dikritik secara tajam sebagai kekuasaan yang tidak akan bisa mensejahterakan rakyatnya: “lanyufliha qaumun wallau amrahum imra-ah”.

E. Pemimpin wanita dalam Tafsir Al-Qur’an

1.  Tafsir Surat An-Nisa’ ayat 34

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema’af lagi Maha Pengampun”.(Q.S An-Nisa’ 4:43)

Bagaimana maksud ayat ini menurut para ulama yang mendalam ilmunya?

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Laki-lakilah yang seharusnya mengurusi kaum wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebagai hakim bagi mereka dan laki-lakilah yang meluruskan apabila wanita menyimpang dari kebenaran. Lalu ayat (yang artinya), ’Allah melebihkan sebagian mereka dari yang lain’, maksudnya adalah Allah melebihkan kaum pria dari wanita. Hal ini disebabkan karena laki-laki adalah lebih utama dari wanita dan lebih baik dari wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya khusus diberikan pada laki-laki, begitu pula dengan kerajaan yang megah diberikan pada laki-laki. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam, ”Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita.” Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits ‘Abdur Rohman bin Abu Bakroh dari ayahnya. (Lihat Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim pada tafsir surat An Nisaa’ ayat 34).[12]

Syaikh ‘Abdur Rahman bin Nashir As Sa’di rahimahullah berkata, “Kaum prialah yang mengurusi kaum wanita agar wanita tetap memperhatikan hak-hak Allah Ta’ala yaitu melaksanakan yang wajib, mencegah mereka dari berbuat kerusakan. Kaum laki-laki (baca: suami) berkewajiban pula mencari nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi kaum wanita.” (Taisir Karimir Rahman)

At-Thabari dalam menafsirkan ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa’ menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi pendidikannya serta kewajiban untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Hal ini pula yang menjadi sebab keutamaan laki-laki atas perempuan, seperti tercermin dalam kalimat wa bima anfaqu min amwalihim yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan kifayah.[13]

Lebih lanjut ath-Thabari menjelaskan tentang keutamaaan laki-laki ditinjau dari sudut kekuatan akalnya serta kekuatan fisiknya, sehingga kenabian pun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Dengan kekuatan akal dan fisiknya inilah, maka ath-Thabari menyatakan dengan tegas bahwa kepemimpinan dalam bentuk al-imamah al-kubra (khalifah) dan al-imamah ash-sughra, seperti imam dalam shalat, kewajiban jihad, azan, I’tikaf, saksi, hudud,, qishas, perwalian dalam nikah, semuanya disandarkan kepada laki-laki.[14]

Menurut Jawad Mughniyah dalam Tafsir Al-Kasyif, bahwa maksud ayat 34 surah an-Nisa’ itu bukanlah menciptakan perbedaan yang dianggap wanita itu rendah dibandingkan dengan laki-laki, tetapi keduanya adalah sama, dengan alasan ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai isteri. Keduanya adalah rukun kehidupan, tidak satupun bisa hidup tanpa yang lain.bagaikan dua sisi mata uang, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami saja, memimpin isterinya. Bukan untuk menjadi pemimpin secara umum dan bukan untuk menjadi penguasa yang dictator.[15]

Mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan, menurut ar-Razi ditentukan oleh adanya keutamaan, sebagaimana firman Allah bima fadhdhala Allahu ba’dhuhum ‘ala ba’dh. Ia menyatakan bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan itu didasarkan pada beberapa aspek. Sebagiannya didasarkan pada sifat-sifat yang hakiki dan sebagian yang lain berdasarkan hukum syara’. Adapun sifat hakiki keutamaan laki-laki atas perempuan terletak pada dua bagian, yaitu ilmu dan kekuatan. Tidak diragukan lagi bahwa akal dan ilmu laki-laki itu lebih banyak, demikian pula halnya kemampuan mereka lebih sempurna. Dari kedua sebab inilah dihasilkan keutamaan laki-laki atas perempuan dalam akalnya, motivasi, kekuatan, kemampuan menulis, dan sebagian dari laki-laki itu ada yang menjadi Nabi dan ulama’, dan bagi laki-laki memegang kepemimpinan, baik yang kubra maupun yang sughra.[16]

Sedangkan menurut Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar, memahami surat an-Nisa’ ayat 34 sebagai gambaran tentang kekhususan yang dimiliki laki-laki atas perempuan, jika melihat pada maksud ayat sebelumnya. Allah melarang sebagian laki-laki dan perempuan saling iri hati dan mengharap anugerah yang diberikan-Nya kepada sebagian yang lain, karena masing-masing mendapatkan anugerahnya sendiri. Jadi, ayat tersebut menjelaskan tentang kekhususan laki-laki sebagai wujud kelebihan derajat yang dianugerahkan Allah kepadanya.[17]

Mengenai maksud dari kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam ayat di atas, menurut Muhammad Abduh adalah kepemimpinan yang memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai dan mencukupi kebutuhan perempuan.[18]

2.  Tafsir Surat al-Taubah 9:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

 “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. At-Thaubah 9:71)

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar”. Pengertian kata auliya’ mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang terkandung dalam frase “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf” mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat dan kritik kepada penguasa, sehingga setiap lelaki dan perempuan  Muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat untuk berbagi bidang kehidupan.[19]

Al-Sya’rawi dalam menafsirkan kata auliya’mengatakan bahwa: “Dalam masyarakat mukmin harus saling tolong-menolong  dan saling memberi nasihat agar sempurna imannya.”.[20] Jadi mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan.

Sedangkan menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar menurut al-Sya’rawi. “ketika mukmin mengerjakan perkara munkar, maka mukmin yang lain mencegahnya dan ketika mukmin tidak mengerjakan kebaikan, maka mukmin yang lain mengingatkannya. Akhirnya, setiap mukmin memerintah dan diperintah untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kemunkaran.[21]

Dengan ayat itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak kepemimpinan public. Terbukti keduanya berhak menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar, mencakup segala kebaikan termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.

 

 

 

 

 

 



[1] Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan, (Jakarta: PT.Mizan Publika), hlm.205-206

[2] Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, Perempuan dan Politik, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.58

[3] Ibid., hlm.59

[4] Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan, hlm.183

[5] Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, Politik dan Perempuan, hlm.59-60

[6] Ibid., hlm.60

[7] Ibid., hlm.62-63

[8] Ibid., hlm.63-64

[9] Ibid., hlm.65

[10] http//www.ahli tafsir kontemporer tentang pemimpin wanita.com

[11] Habsa Yanti. (immawatibrawijaya.wordpress.com/201)

[12] Ibn Kastir, Tafsir Al-Qur’an al-Azhim, hlm.215

[13] Ath-Thabari, Jami’ al-Bayan fi Tafsir Al-Qur’an,(Beirut: Dar al-Fikr, 1978), IV:40

[14] Ibid., IV:41

[15] Muhammad Jawad Mughniyah, Tafsir Al-Kasyif, juz II, (Bairut: Dar Ilmi Li Al-Malayin, 1968), hlm.314

[16] Fakhruddin ar-Razi, Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Ghaib,(Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), IX:87

[17] Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar, (Kairo: Dar al-Manar, t.t.), V:67

[18] Ibid., hlm.67-68

[19] Habsa Yanti. (immawatibrawijaya.wordpress.com/201)

[20] Al-Sy’rawi, Tafsir Al-Sy’rawi, jilid 9, hlm.5287

[21] Ibid., hlm.5293

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s